English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Senin, 31 Januari 2011

“Timnas” pengusutan SUMBER DANA dan ALIRAN DANA Gayus Tambunan

# PERTANYAAN:

» Vonis thd Gayus Tambunan: 7 tahun penjara + denda Rp 300 Juta (subsidair 6 bulan)
» Padahal Tuntutan Jaksa: 20 tahun penjara + denda Rp 500 Juta (subsidair 6 bulan)
» Pertanyaannya: KAPAN KEADILAN (TIDAK) BERPIHAK PADA KORUPTOR ?!!

* Siapa yang tidak mengenal (super) Gayus Tambunan ?
- PNS Pajak pemilik harta Rp 114 Miliar (versi ICW), kelayapan 68 kali saat ditahan di rutan, sempat jalan2 ke Bali, Macau, Singapore dll
* Adilkah vonis (hanya) 7 tahun + denda Rp 300 Juta itu ?!
- Kenapa tidak divonis hukuman maksimal ?!! Tolong jawab pertanyaan itu Pak SBY.

# PERTANYAAN SENADA DARI ANGGOTA DPR-RI KOMISI-III (BIDANG HUKUM)

» Anggota Komisi III DPR (bidang Hukum) dari Partai Golkar Bambang Soesatyo;
“Jika Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar ingin memberantas korupsi, seorang mafia pajak harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya”
"Integritas majelis hakim kasus Gayus dalam pemberantasan korupsi harus dipertanyakan,"
"Ini jelas menunjukan adanya `keistimewaan` yang diberikan Satgas. Karenanya, bukan tidak mungkin pula Satgas ikut andil dalam vonis ringan tersebut,"
"Satgas telah melenceng dari tugas utamanya. Tak salah bila Satgas seharusnya dibubarkan,"

» Anggota Komisi III DPR (bidang Hukum) dari Partai Golkar Nudirman Munir;
“Dari awal saya sudah curiga dan sekarang terbukti dari pengakuan Gayus bahwa Satgas dan CIA ikut bermain. Kita sangat menyesalkan hal tersebut,”
“Kok CIA ikut campur dalam penegakan hukum di Indonesia. Kita kecewa berat,”

» Anggota Komisi III DPR (bidang Hukum) dari PDIP Eva Kusuma Sundari;
“Keputusan hakim bertentangan dengan rasa keadilan,”
“Gak bisa jawab, shok aku mendengar vonis hakim, seharusnya bisa maksimal 20 tahun,”

# PERTANYAAN SENADA DARI PARA TOKOH PENTING

» Para tokoh lintas agama kembali berkumpul menyoal kinerja Pemerintahan Presiden SBY.
* Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Syafii Ma’arif;
sangat heran Gayus divonis hanya 7 tahun penjara. Vonis Gayus itu, kata dia, menunjukkan rapuhnya negeri ini
“Seolah-olah negara ini berada di bawah Gayus. Harusnya vonisnya tidak seperti itu. Itu terlalu ringan,”

* Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin;
“Putusan yang diberikan kepada Gayus belum maksimal. Selain sanksinya sangat rendah, pelanggaran yang dilakukan Gayus sudah sangat berat”
“Akan kita pantau terus, tidak kenal waktu, kalau perlu sampai kiamat. Dan kita tidak terpengaruh dengan ancaman,”

» Mantan Presiden-RI Megawati Soekarnoputri;
"Saya ketawa aja mendengar vonis Gayus. Tidak adil? Baru tau apa tidak adil,"
(dalam Kuliah Umum Terbuka di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara)

# INILAH TANGGAPAN DARI SI “PEMBERI VONIS”

» Ketua Majelis Hakim Albertina Ho;
"Kami telah memikirkan dari berbagai segi. Keadilan sangat subyektif, jadi tidak mutlak. Bisa saja saya bilang begini adil, tapi menurut orang lain tidak adil.
“Yang penting bagi kami, ya itulah usaha kami yang maksimal sesuai aturan, sesuai kekuasaan yang diberikan kepada kami,"

# (SUPER) GAYUS TAMBUNAN PUN SUMRINGAH

» Penerima Gratifikasi Pajak (Rp 114 Miliar) Gayus Tambunan;
”Saya sampaikan apresiasi saya yang setinggi-tingginya pada majelis hakim. Dalam memutuskannya memutus berdasar berbagai macam aspek, tidak hanya fakta persidangan, tapi ada hal memberatkan dan meringankan.
“Apa yang diputus majelis hakim tidak sama yang dilakukan oleh jaksa yang menuntut secara membabi buta dan berdasarkan balas dendam,”

# PADAHAL, KATANYA HAKIM ALBERTINA HO BER-INTEGRITAS

» Selama memimpin sidang perkara Gayus, Albertina dikenal sosok yang tegas. Dia tak segan-segan mengkritik para saksi yang dinilai keterangannya tidak masuk akal, membela diri, atau berbelit-belit.
» Alur pertanyaan Albertina membuat saksi sulit berkelit. Sebagai contoh, jaksa Cirus Sinaga hingga mengaku melakukan penyimpangan saat tangani kasus Gayus.
» Albertina juga kerap menyindir saksi dengan caranya sendiri seperti saat menyebut Haposan Hutagalung, mantan pengacara Gayus, sebagai orang yang "baik" atau "paling hebat".
» Kepada para saksi yang belum tersentuh hukum, terutama para pejabat Polri, Albertina selalu bertanya apakah ia menerima aliran dana dari Gayus. Sebelum dijawab, dia kerap menjawab terlebih dulu dengan mengatakan, "pasti dijawab enggak".

# ADA JUGA BEBERAPA YANG BERHARAP PADA TINGKAT BANDING

» Anggota Komisi III DPR (bidang Hukum) dari PKS Nasir Jamil;
“Berharap dalam vonis banding nanti,pengadilan tinggi bisa memberikan hukuman seberat-beratnya”

» Wakil Ketua Komisi III DPR (bidang hukum) dari PAN Tjatur Sapto Edy;
“Kali ini hukuman ringan karena kasusnya kecil hanya kasus SAT tapi saya mendukung JPU untuk banding. Kami mendesak Kepolisian dan jaksa untuk segera menyusun berkas dan mengakumulasikan kasus Gayus,”
(Ada rasa kurang adil yang dirasakan publik atas putusan itu,Taufik juga ikut merasakannya. Tetapi, yang harus dikawal ke depan adalah bagaimana kasus tersebut benar-benar diselesaikan oleh penegak hukum)

# ANEHNYA, TOKOH LAIN SEOLAH “MERESTUI” VONIS RINGAN ITU

» Mantan calon pimpinan KPK Bambang Widjojanto;
“Menduga ada rasa keadilan hakim yang bekerja melihat fakta di pengadilan yang menempatkan ada begitu banyak aktor lain. Peran para aktor itu seharusnya bisa dipertanggungjawabkan, tapi malah tidak,”
“Ada perbedaan pemahaman yang cukup besar antara hakim dengan jaksa penuntut. Hakim mempertimbangkan aktor lain yang sampai sekarang tidak diusut secara tuntas dalam proses hukum,”
“Saya menduga sebagiannya adalah isu Cirus Sinaga, isu pimpinannya Gayus yang belum tersentuh. Terus juga ada kasus Raja Erizman yang sampai saat ini belum masuk bagian proses itu. Kan menjadi tidak fair ketika Gayus dibawa tetapi yang lain nggak kena. Itu adalah disparitas hukumannya,”
(Vonis yang jauh dari tuntutan jaksa itu akan menghantui aktor mafia pajak dan mafia hukum yang tak tersentuh)

» Peneliti Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah;
“Justru menilai pertarungan sebenarnya dalam mengungkap mafia hukum dan (mafia) pajak baru dimulai pascavonis Gayus,”
“Hal itu karena mafia hukum dan mafia pajak yang akan dihadapi ke depan adalah mafia-mafia sebenarnya atau yang disebut Gayus sebagai ikan besar (big fish), oknum-oknum kelas kakap yang bercokol di institusi penegak hukum,”
“Untuk mafia pajak, yang harus diperiksa adalah para pejabat hingga level tertinggi. Selain itu, 151 wajib pajak yang terkait Gayus juga harus diperiksa untuk mengetahui asal-usul uang Gayus”

# BINGUNG KAN ?!! COBA BACA YG INI;

» Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa;
"Itu tentu ada pertimbangannya, coba kalau dia kasih 20 tahun, perkara lain kan nggak bisa lagi kena, karena sudah maksimum,"
(diungkapkan ketua MA terkait berbagai kritik sejumlah pihak mengenai vonis yang menghukum Gayus Tambunan hanya 7 tahun penjara)
“Vonis tujuh tahun penjara untuk Gayus membuat pemidanaan tambahan dalam perkara lainnya masih dimungkinkan,”
"Memang orang mempunyai penilaian berdasarkan persepsi sendiri. Katanya tujuh tahun mencederai keadilan masyarakat, masyarakat yang mana? Pertanyaanya kan begitu,"
"Ada peristiwa lain yang lebih penting yang harus dilakukan oleh bangsa dan negara ini, reformasi perpajakan, sistem perpajakan yang masih banyak penyimpangan serta proses peradilan pajak yang juga tidak jelas,"
“Kasus Gayus ini karena sistem pengawasannya tidak ketat, peradilan pajaknya tidak jelas. Kenapa bukan itu (yang dipermasalahkan) supaya yang ke depannya tidak terjadi lagi,"

» Mahkamah Agung (MA) menilai;
“Putusan 7 tahun adalah trik untuk menjerat Gayus atas perkara lain”
“Seperti diketahui, sistem hukum di Indonesia hanya mengenal hukuman penjara maksimal 20 tahun. Sehingga apabila Gayus dihukum 20 tahun penjara, maka kasus lain harus menunggu Gayus keluar penjara di tahun ke-20,”
“Padahal, daluwarsa kasus adalah 18 tahun. Maka apabila Gayus keluar penjara pada tahun ke-20, kasus lain sudah tidak bisa disidangkan,”
“Sayangnya, sedikit yang mengetahui sistem pemidanaan di Indonesia tersebut. Alhasil, usai putus 7 tahun, banyak pihak yang menyayangkan,”

# INILAH MATERI DAKWAAN THD (SUPER) GAYUS;

» Gayus terbukti melakukan korupsi saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (PT SAT).
* Akibat diterimanya keberatan pajak itu, hakim menilai negara dirugikan sebesar Rp 570 juta. Terkait kasus itu, hakim menjerat Gayus Pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

» Gayus terbukti menyuap penyidik Bareskrim Polri sekitar 760.000 dollar AS melalui Haposan Hutagalung selama proses penyidikan tahun 2009.
* Suap itu agar dirinya tidak ditahan, rumahnya di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara, tidak disita, uangnya di rekening di Bank Mandiri tidak diblokir, serta agar diperbolehkan diperiksa di luar Gedung Bareskrim Polri.

» Gayus terbukti memberikan janji uang sebesar 40.000 dollar AS kepada Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang.
* Dari uang itu, sebesar 10.000 dollar AS akan diserahkan kepada dua hakim anggota. "Uang itu untuk memengaruhi putusan,"
» Gayus terbukti memberikan keterangan palsu terkait asal usul hartanya senilai Rp 28 miliar di rekening yang diblokir penyidik.
* Uang itu diklaim hasil pengadaan tanah di daerah Jakarta Utara, antara Gayus dan Andy Kosasih.
* Menurut hakim, uang Rp 28 miliar itu patut diduga hasil dari tindak pidana korupsi selama berkerja di Direktorat Jenderal Pajak.

# JIKA HAKIM ALBERTINA HO MEM-VONIS MAKSIMAL GAYUS, MAKA…

1. Kasus ini akan terkubur begitu saja:
* Gayus mengaku mendapat gratifikasi Rp. 35 Miliar dari 3 perusahaan (KPC, Arutmin, BUMI)
* Potensi hilangnya penerimaan pajak dari ketiga perusahaan itu adalah (versi ICW):
- Dari pajak hasil penjualan batu bara KPC 2002-2005 KPC, sebesar US$ 164,62 juta
- Dari pajak hasil penjualan batu bara Bumi Resources 2004-2009, sebesar US$ 255 juta.
- Dari pajak KPC dan Arutmin 2004-2006, sebesar US$ 184,10 juta
- Total Jenderal; US$ 603,72 juta. Asumsi kurs Rp 9.000 / US$ maka = Rp 5,433 Triliun !!

2. Juga kasus yg ini ikut terkubur:
* Gayus diduga memiliki harta hingga Rp 114 Miliar (versi ICW)
* Jika dari (hanya) Rp 35 Miliar aja Gayus merugikan Negara Rp 5,433 Triliun,
* Berapa kerugian Negara dari Rp 114 Miliar ?!! mungkin Puluhan Triliun

3. Yang ini gak terkubur, tapi menguap (sami mawon):
* Dari 114 Miliar harta milik Gayus, yg disita hanya ±Rp. 87 Miliar (selisih Rp 27 Miliar)
* Dari selisih Rp 27 Miliar, diketahui untuk menyuap Kompol Arafat dkk + Hakim Muhtadi ±Rp 7 Miliar (masih selisih Rp 20 Miliar)
* Jika Rp 20 Miliar itu digunakan Gayus dkk untuk menyuap Mafia Hukum
* Dan hal itu tidak “dibahas” lagi karena hukuman Gayus sudah mentok, itu sama aja artinya dengan menimbun jaringan Mafia Hukum (tidak terbongkar)

4. Kasus-kasus (bonus) ini ??:
* Kasus mafia jalan2 ke Bali? kasus mafia jalan2 ke Macau, Singapore dll, kasus mafia paspor Sony Laksono? Akan ikut lenyap dengan vonis maksimal thd sang Gayus (jika dilakukan oleh Hakim Albertina Ho)

5. Padahal …
* (sehari sebelum vonis) Presiden SBY baru aja mengeluarkan 12 inpres, yang lebih mensinergikan kinerja KPK + Polri + PPATK + Satgas PMH + Ditjen Pajak untuk membongkar Mafia Hukum dan Mafia Pajak yg sebenarnya
* (seminggu setelah vonis) KPK resmi menyelidiki kasus Gayus Tambunan; menelusuri sumber dana di rekening Gayus (Mafia Pajak) dan penerima dana dari rekening Gayus tsb (Mafia Hukum)

# HANYA ANALISA GOTHAK GATHIK GAYUS;

» Ada beberapa kemungkinan alasan pihak2 yg menginginkan Gayus divonis maksimal oleh Hakim Albertina Ho
* Karena Tidak Mengerti Hukum: dan merasa gemas melihat Gayus “hanya” divonis 7 tahun + 300 Juta
* Mengerti/Tidak Mengerti Hukum: tapi ingin memberi efek jera thd para (calon) pelaku korupsi macam Gayus Tambunan
* Justru karena Mengerti Hukum: tapi menginginkan kasus di poin 1 s/d 4 di atas (Mafia Pajak + Mafia Hukum yg sebenarnya) tidak terbongkar alias tetap terkubur rapi !!

» Mungkinkah kenapa akhir2 ini banyak diobral polemik aneh-aneh dan gak penting, karena berharap konsentrasi pihak2 yg ingin membongkar praktek Mafia Pajak + Mafia Hukum itu jadi teralihkan ??

» ICW menyebutkan bahwa dengan diputusnya vonis 7 tahun itu maka perang yg sebenarnya melawan Mafia Pajak dan Mafia Hukum baru akan dimulai
* Mungkinkah hal itu ada hubungannya dengan tuntutan pembubaran terhadap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (alias: Mafia’s Fight Back) ?!!

# TOLONG SIMAK BAIK-BAIK BEBERAPA HAL DI BAWAH INI;

~* SEBELUM VONIS DIJATUHKAN *~
» Aktivis Indonesia Corruption Watch Donald Fariz;
* Menurut kami, kasus PT SAT adalah kasus untuk mengalihkan isu publik dari kasus pajak yang sesungguhnya. Kami tidak ingin, ketika kasus PT SAT divonis, perkara Gayus berakhir
* Atas fakta-fakta selama ini, Gayus menyebut dirinya maupun terdakwa lain seperti Kompol Arafat Enanie, AKP Sri Sumartini, Humala Napitupulu adalah "ikan teri" 

» Berbagai kalangan, salah satunya Adnan Buyung Nasution;
* Berharap Albertina dapat melakukan terobosan hukum dalam menjatuhkan vonis. Harapan itu lantaran banyaknya kejanggalan dalam penanganan kasus Gayus di kepolisian.
* Juga menyebutkan bahwa empat perkara yang ditangani tim independen Polri adalah perkara kecil, perkara yang dikerdilkan, jauh dari perkara sesungguhnya.
* Penyidikan hanya menyentuh dua penyidik berpangkat rendah yakni kompol dan AKP. Tak ada pejabat Polri yang bertanggung jawab atas rekayasa kasus hingga berujung mengalirnya uang sekitar Rp 25 miliar milik Gayus.
* Tak ada pula pegawai kejaksaan yang duduk di kursi pesakitan.
* Belum lagi kasus mafia pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang dinilai sangat kecil lantaran kerugian negara hanya Rp 570 juta serta tak ditemukan adanya suap dalam perkara itu.
* Nilai itu sangat jauh dibanding harta fantastis Gayus yang diduga hasil tindak pidana selama bekerja di Direktorat Jenderal Pajak yakni sekitar Rp 100 miliar. Penyidik sama sekali tak menyentuh perusahaan-perusahaan besar seperti yang diungkap Gayus.

» Oleh karena itu, di akhir pembelaan, Buyung meminta hakim mengeluarkan penetapan yang isinya memerintahkan penyidik KPK untuk melanjutkan kasus mafia hukum dan mafia pajak yang belum tuntas.
» Terkait desakan itu, Albertina menjawab singkat, "Kita lihat saja nanti."

~* SETELAH VONIS DIJATUHKAN *~
» Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane;
“Dalam kasus Gayus ada rujukan yang bisa jadi yurisprudensi. Yakni, kasus hakim Muhtadi Asnun yang mendapat suap 20.000 dollar AS dari Gayus hanya divonis dua tahun penjara, kemudian Gubernur Aceh Abdullah Puteh yang korupsi Rp 13,8 miliar hanya divonis 10 tahun,”
“Dari yurisprudensi ini, mungkin majelis hakim merasa pantas memvonis Gayus tujuh tahun. Soalnya, perkara yang diusut Polri dan dilimpahkan jaksa ke pengadilan sebatas keterlibatan Gayus dalam kasus pajak PT Surya Alam Tunggal yang merugikan negara Rp 570 juta,”
“Vonis Gayus harus dapat membuka mata hati bangsa ini bahwa hulu pembicaraan mengenai penegakan hukum adalah kepolisian. Karena hulunya tercemar, maka membuat muara juga kotor. Untuk itu, Polri perlu prioritas pembenahan dengan kontrol ketat”
“Sejak awal, dalam menangani kasus Gayus, Polri sudah terjebak dalam aksi permainan mafia hukum. Informasi rekening yang mencurigakan milik Gayus yang disampaikan PPATK kepada Polri justru berbuah vonis bebas di pengadilan. Rekening Gayus Rp 28 miliar yang diblokir bisa dibuka tanpa proses hukum. Gayus yang ditahan di Rutan Brimob bisa lenggang kangkung 68 kali, bahkan sempat pelesir ke luar negeri,”
“Ironisnya, di saat publik menyoroti kaburnya Gayus ke Bali, Polri hanya menjeratnya dengan perkara ringan, perkara yang merugikan negara Rp 570 juta. Padahal, secara terbuka publik tahu persis Gayus punya dana Rp 28 miliar ditambah Rp 75 miliar yang masih diblokir Polri. Hasilnya, hakim memvonis tujuh tahun”
“Sejak awal perkara ini dilimpahkan ke pengadilan, katanya, banyak kalangan yang memprediksi bahwa hukuman yang diterima Gayus tak akan maksimal dan tak memuaskan rasa keadilan publik. Sebab, perkara dan dakwaannya tak menyentuh substansi perkara Gayus, yakni menyangkut mafia hukum dan mafia pajak,”
“Dari vonis Gayus ini diharapkan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mau introspeksi. Sudah saatnya pula Presiden segera mengevaluasi kinerja Polri secara ketat. Jikapun Polri masih harus menangani kasus Gayus, seperti dugaan pemalsuan paspor, perlu ada perombakan yang kentara terhadap Badan Reserse Kriminal Polri. Tujuannya agar lembaga itu tak terjebak konflik kepentingan yang dapat menyeret Polri jadi tak profesional,”

» Pengamat hukum Indriyanto Seno Adji;
“Pengungkapan kasus mafia hukum dan mafia pajak Gayus berikutnya haruslah bebas dari politisasi. Selama masih ada politisasi, kasus Gayus akan sulit terungkap seluruhnya, termasuk big fish yang bermain di belakang Gayus”
“Mengingatkan semua pihak agar tidak terlalu larut dalam pro dan kontra vonis Gayus yang hanya 7 tahun serta politisasi kasus Gayus yang melebar ke mana-mana, termasuk saling tuding antara Gayus dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum,”
“Para pihak terkait justru harus fokus pada pengungkapan mafia pajak yang sebenarnya dan para mafia hukum yang belum terseret pada pengadilan mafia hukum jilid I,”
“Polisi dan KPK saat ini tengah menyidik tiga perkara terkait Gayus, yakni penyuapan petugas Rutan Mako Brimob, pemalsuan paspor, dan korupsi pajak terkait asal-usul uang Gayus yang mencapai lebih dari Rp 100 miliar”
“Jadi, bagi yang kurang puas dengan vonis Gayus yang hanya 7 tahun tak perlu berkecil hati. Vonis Gayus 7 tahun yang dijatuhkan hakim Albertina Ho sama sekali belum mempertimbangkan korupsi Gayus yang mencapai puluhan miliar atau kaburnya Gayus ke Bali, Makau, dan Singapura yang menginjak rasa keadilan masyarakat. Hukuman untuk Gayus yang 7 tahun itu hanyalah untuk penyalahgunaan wewenang dan menyuap aparat,”
“Kini tiga perkara yang lebih berat menunggu Gayus. Gayus yang saat ini hanya divonis tujuh tahun jelas tak bisa berlega hati karena hukuman seumur hidup tetap membayanginya,”

# LINK SUMBER:
* http://www.investor.co.id/home/hakim-vonis-gayus-7-tahun-agar-dapat-sidangkan-kasus-lainnya/3744 
* http://www.detiknews.com/read/2011/01/21/134057/1551659/10/ma-nilai-vonis-7-tahun-trik-hakim-jerat-gayus?nd992203605 
* http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=kriminalitas&id=4118 
* http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/01/19/gayus-divonis-7-tahun-tidak-wakili-rasa-keadilan 
* http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi3/2011/jan/20/2350/komisi-iii-dpr-ri-akan-mempertanyakan-vonis-gayus.
* http://www.dutamasyarakat.com/artikel-33359-tokoh-agama-negeri-ini-dicengkeram-gayus.html 
* http://www.rimanews.com/read/20110120/13306/benar-benar-suram-masa-depan-hukum-tapi-rakyat-pasti-marah-besar-dan-sangat 
* https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2011/01/21/benarkah-7-tahun-terlalu-ringan/ 
* http://matanews.com/2011/01/21/vonis-ringan-gayus-salah-siapa/ 
* http://www.dutamasyarakat.com/artikel-33336-hanya-dihukum-7-tahun.html 
* http://bataviase.co.id/node/464464 
* http://jambi.tribunnews.com/2011/01/19/albertina-ho-ketok-palu-hari-ini 
* http://nasional.kompas.com/read/2011/01/18/1851576/Albertina.Kami.Siap-7 
* http://nasional.kompas.com/read/2011/01/19/08093146/Albertina.Ketok.Palu.buat.Gayus.Hari.Ini 
* http://haluankepri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7708%3Adivonis-7-tahun-gayus-puji-hakim&catid=37%3Anasional&Itemid=59 
* http://nasional.kompas.com/read/2011/01/24/09393774/Pertarungan.Melawan.Mafia.Baru.Dimulai..
* http://matanews.com/2011/01/20/vonis-gayus-hantui-aktor-lain/ 
* http://www.bisnis.com/hukum/korupsi/9639-kpk-resmi-selidiki-sumber-dan-aliran-dana-gayus 
* http://nasional.kompas.com/read/2011/01/17/15410222/Ini.12.Instruksi.Presiden.untuk.Gayus

CATATAN JAYUS: RASIONALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

(bukan catatan Gayus, melainkan hanya catatan Jayus dari dan untuk orang awam yangmasih- peduli thd Indonesia Bersih dan Pemberantasan Korupsi)

1. BACA KISAH BERIKUT INI:

» Di sebuah kampung yg sebagian besar penduduknya sangat muak dengan para koruptor
» Tokoh utama dalam cerita: Dua orang warga kampung tsb yg keduanya sama-sama PNS
- “si Kaya” ; hartanya banyak, rajin menyumbang ke warga miskin, perilakunya biasa aja, maka “si Kaya” pun menjadi sesepuh / tokoh di kampung itu
- “si Sederhana” : hartanya biasa aja, jarang ngasih sumbangan, perilakunya relatif baik, maka “si Sederhana” pun menjadi warga biasa di kampung itu
(untuk menjadi catatan: baik “si Kaya” dan “si Sederhana” keduanya bekerja di instansi yg sama, level jabatannya sama, mendapatkan warisan dari Orang Tuanya masing2 dalam jumlah yg relatif sama). Hanya sedikit bedanya;
- “si Sederhana” gak punya usaha sampingan, sementara
- “si Kaya” setahun lalu mendirikan sebuah pabrik kerupuk dgn skala yg lumayan besar (cukup besar untuk memberikan puluhan lapangan kerja pada warga kampung tsb)

» Suatu saat terjadi konflik di antara keduanya, yaitu: “si Kaya” menuduh “si Sederhana” telah melakukan korupsi di instansi tempatnya bekerja
» Karena kondisi “kebatinan” Masyarakat kampung tsb yg telah begitu muak thd para Koruptor, maka mereka pun ramai-ramai menghakimi “si Sederhana” dgn pertimbangan sbb;
- “si Kaya” udahlah PNS, pengusaha sukses pula, udah gitu rajin nyumbang penduduk miskin, sementara
- “si Sederhana” cuma PNS doang, jarang nyumbang (terbaca: pelit), baik sih baik, tapi gak baik-baik amat
- “si Kaya” kehadirannya memberi manfaat banyak buat kampung itu, salah satunya; lapangan kerja dari pabrik kerupuk miliknya
- “si Sederhana”, keberadaannya di kampung tsb ibarat kadal, ada gak bikin jijik, gak ada juga gak bikin kehilangan
- disempurnakan, “si Kaya” menghadirkan beberapa rekan kerjanya ke kampung tsb buat memberikan “penyuluhan” ttg kejahatan korupsi yg dilakukan oleh “si Sederhana”
» Singkat kata, “si Sederhana” pun disuruh minggat dari kampung tsb sebagai hukuman sosial dari para warga yang memang sangat muak dengan para koruptor
» Masyarakat itu pun merasa telah ikut memberikan kontribusi dalam agenda Pemberantasan Korupsi. Selamat …

» Inilah situasi yg terjadi di tempat lain
» Di sebuah instansi pemerintah sedang bergejolak akibat ada suatu indikasi telah terjadi korupsi pada sebuah proyek pembangunan jalan
» Bermula dari keinginan pimpinan baru proyek pembangunan jalan tsb untuk meng-audit ulang (oleh auditor lain) proyek tahap awal pembangunan jalan karena menemukan adanya indikasi penyimpangan yg besar
» Sementara pimpinan lama proyek itu (yg digantikan) menolak mati-matian rencana audit ulang yg diusulkan oleh si pimpinan proyek baru
» Proyek tsb dimulai sekitar dua tahun yg lalu dan saat ini sedang mencapai tahap penyelesaian
» Benang merahnya: proyek pembangunan jalan yg sedang dibangun itu melewati kampung tempat tinggal “si Kaya” dan “si Sederhana”

» Pada cerita di atas disebutkan bahwa “si Kaya” menghadirkan beberapa rekan kerjanya ke kampung tsb buat memberikan “penyuluhan” ttg kejahatan korupsi yg dilakukan oleh “si Sederhana”.
» Inilah materi pertemuan antara “si Kaya” dan rekan dengan para warga dan sesepuh kampung tsb:
- “si Kaya” : rekan warga kampung yg kucintai, seperti kalian ketahui bahwa saat ini sedang dikerjakan proyek pembangunan jalan yg melewati kampung kita ini
- “si Kaya” : manfaat dengan adanya jalan tsb sangat besar bagi perekonomian kampung kita, salah satu contoh, dengan mudahnya akses bukan tidak mungkin pabrik kerupuk yg ada di kampung ini bisa berkembang menjadi industri besar
- “si Kaya” : bayangkan betapa makin banyaknya tenaga kerja yg dapat terserap jika proyek itu berjalan lancar
- “si Kaya” : sayang seribu sayang, ada pengkhianat bangsa yang menghambat cita2 mulia nan luhur yang diamanatkan dalam konstitusi, yang dengan dzalimnya telah mengkorup dana pembangunan jalan tsb
- “si Kaya” : tragisnya, si pengkhianat bangsa itu adalah pimpinan proyek itu sendiri, dan yang membuat hati saya menjerit pilu, pimpinan proyek itu adalah warga kampung kita sendiri, yaitu “si Sederhana”
- “si Kaya” : saya sebetulnya sangat takut menjadi fitnah ketika terpaksa mengemukakan aib ini, namun demi kebaikan bangsa sebagaimana yg telah diamanatkan dalam konstitusi, saya hadirkan beberapa saksi
- “si Kaya” : diantaranya wakil pimpinan proyek tsb dan auditor pembangunan proyek itu sendiri
- “wakil pimpro” : benar ada korupsi dalam proyek tsb, modusnya bla.. bla.. bla..
- “auditor” : total kerugiannya Rp. X miliar, total korupsinya Rp. Y miliar, bagian si pimpro Rp. Z miliar
- “warga kampung” : (murka) bunuh, gantung, cincang, rajam “si Sederhana” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

» Sedikit pelintiran + separuh kebenaran + informasi sepihak+ emosi yg mudah tersulut = ?!!
- “si Kaya” adalah pimpinan lama proyek, sementara “si Sederhana” adalah pimpinan baru proyek
- “wakil pimpro” yang dihadirkan adalah wakil pada masa “si Kaya” sebagai pimpro
- “auditor proyek” yg dihadirkan adalah auditor proyek tahap awal yg menyatakan bahwa tahap itu proyek terlaksana dgn baik
- “Rp Z miliar” adalah jumlah korupsi bagian pimpro yg kebetulan nilainya sama dengan biaya pembangunan pabrik kerupuk itu !!
» “si Kaya” hanya memelintir sedikit fakta dengan menukarkan peran pelaku korupsi (dirinya sendiri) dengan pembongkar kasus korupsi (“si Sederhana”)
» “wakil pimpro + auditor” mengemukakan separuh fakta tentang modus korupsi + kerugiannya tanpa mengatakan siapa yg melakukannya (karena keduanya kecipratan hasil jarahan “si Kaya”)
» informasi yg dijejalkan ke warga kampung HANYA dari kubu “si Kaya”
» jangankan berusaha mencari data dan faktanya, sekedar info pembanding dari pihak netral pun tidak berusaha dicari karena … keburu tersulut emosi.

#1. Pertanyaan: Percayakah bahwa (ada kemungkinan), niat kita ingin berperan serta dalam pemberantasan korupsi, tapi pada prakteknya kita justru malah menjadi bagian dari (permasalahan) korupsi itu sendiri ?

» warga kampung (dalam cerita) itulah contohnya ..
» mereka bukan koruptor, mereka orang baik bahkan mereka sangat membenci koruptor.
» hanya karena “kepolosannya”, mereka melupakan satu hal kecil yg sebenarnya bisa menjadi kunci pembuka fakta yg sebenarnya. Yaitu …
» bagaimana logikanya dua orang PNS dengan level jabatan yg sama dan keduanya bukan turunan konglomerat tapi yang satu (“si Kaya”) mampu mendirikan sebuah pabrik seharga Rp Z miliar ?!!
(minjem ke bank ? bank mana yg mau memberikan pinjaman sebesar miliaran rupiah kpd (hanya) seorang PNS tanpa jaminan yg sebanding ?! –catatan: waktu kejadiannya bukan tahun 2007 shg Bank Century bukan lagi milik Robert Tantular-)

2. (GARIS BESAR) PEDOMAN ANTI-MALING

i. Buatan Tuhan. Diantaranya …
» Kitab Suci: rasanya dalam kitab suci apapun sama, bahwa mencuri itu perbuatan yg tidak baik
» Akal Sehat: Tuhan menganugerahkan akal (yg sehat) hanya kepada manusia (tidak ke hewan dan tumbuhan)

ii. Buatan Manusia (scr umum). Contohnya …
» Undang-undang ttg korupsi: misalnya aja, ttg peraturan bahwa seorang penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi yg menyebabkannya melakukan/tidak melakukan pekerjaan tg tidak sesuai dgn kewenangannya

iii. Buatan Manusia (scr teknis). Contohnya …
» Peraturan ttg teknis pelaksanaan proyek pembangunan jalan tsb: bahwa dalam pelaksanaannya proyek tsb harus memenuhi bla.. bla.. bla.. (dijelaskan terperinci)

» Siapapun orangnya, dimanapun tempat bekerjanya, apapun jabatannya, setiap orang hendaknya bekerja dengan baik sesuai pedoman-pedoman tsb di atas (dilaksanakan scr berurutan)
i. “aturan main” dari Tuhan itu sederhana aja, jangan mengambil sesuatu yg bukan hak-nya
(siapapun orangnya gak mungkin dia mampu membohongi Tuhannya sendiri - sangat jelas)

ii. aturan main buatan manusia (scr umum) pun gak terlalu kompleks, jika ente menerima sesuatu dari klien yg ente layani diluar dari tarif resmi yg ditetapkan, ya jangan diterima dunk,, apalagi sampe meminta,, gak tau diri itu namanya,, lha ente udah digaji untuk melakukan itu koq
(mau itu dinamain “uang lelah”, “ucapan terima kasih”, “biaya administrasi”, “hibah” bahkan terakhir namanya sangat keren “gratifikasi”. Menurut ane, selama pemberian itu tidak ada dasar hukum / peraturan tertulisnya ya gak boleh diterima (titik))

iii. aturan main buatan manusia (scr teknis), ini yg agak rumit, contoh ..
- hasil pekerjaan di tahap ini harus memenuhi spesifikasi ini, ini dan ini
- hasil pekerjaan di tahap itu harus memenuhi spesifikasi itu, itu dan itu
- dalam mengerjakan tahap ini harus begini, begini dan begini
- dalam mengerjakan tahap itu harus begitu, begitu dan begitu
- dan lain-lain

(pada tahap ini, SANGAT MUNGKIN seseorang melakukan sebuah kesalahan tanpa adanya niat jahat sama sekali) - contoh: seorang kasir di sebuah bank BUMN salah ketika mengetikkan angka pada rekening nasabah
- kesalahannya sepele, seharusnya: kredit Rp 100.694.964 => tertulis: kredit Rp 100.964.964 => selisih (tekor) Rp 270.000
- si kasir melakukan kesalahan tanpa niatan jahat sama sekali, lha wong kondisi capek + angkanya “keriting”. Tapi …
- adalah benar bahwa kesalahan ketik tsb merugikan bank BUMN tsb pada akhirnya merugikan Negara. Bisakah si kasir itu dipenjara atas kesalahan ketik tsb ?

3. KORUPTOR vs MALING AYAM

» apakah bedanya ? meski bukan berarti membenarkan perbuatan maling ayam, kadang seseorang terpaksa maling ayam demi sepiring nasi, sementara seorang koruptor maling duit negara demi sepiring berlian
» beda lainnya ? si maling ayam harus kelayapan tengah malam dalam melancarkan operasinya, sementara koruptor dapat melakukannya di atas kursi empuk dalam ruangan ber-AC
» beda lainnya lagi ? konsekuensi atas hasil kerjanya, maling ayam berpotensi digebukin sampe babak belur, koruptor berpotensi dijadikan pahlawan dan dihormati masyarakat

» cerita ttg pimpinan proyek dan kasir bank BUMN digabungkan
- kriminalisasi yg dilakukan oleh “si Kaya” thd “si Sederhana” tidak hanya dilakukan di hadapan warga kampung, melainkan juga di kantornya
- sebelum audit ulang dilakukan, “si Kaya” kasak-kusuk nyari2 kesalahan yg dilakukan / yg terjadi pada masa pengerjaan proyek di bawah pimpinan “si Sederhana”
- nama-namanya manusia, didapatlah ‘secuil’ kesalahan itu, jenis kesalahannya,, mirip kesalahan yg dilakukan oleh kasir bank BUMN di atas, dan kesalahannya pun dilakukan oleh anak buah “si Sederhana”
- dengan itikad untuk konspirasi busuk dan dengan menggunakan jasa “mafia hukum”, singkat cerita “si Sederhana” divonis bersalah !! ringkasannya sbb:
> dalam proyek pembangunan jalan anu ditemukan KERUGIAN NEGARA senilai Rp X miliar
> modusnya adalah suatu pekerjaan yg dilakukan oleh oknum-x yang MENYALAHI PROSEDUR
> sebagai pimpinan proyek, maka “si Sederhana” harus BERTANGGUNGJAWAB dalam penyelewengan yg MERUGIKAN NEGARA tsb
- maka “si Sederhana” pun mendapat dua sanksi; sanksi sosial dari para tetangganya, dan sanksi hukum buah konspirasi koruptor dan mafia hukum
- P.E.R.F.E.C.T. !!!

3. KESIMPULAN

» Bisa aja ente menganggap bahwa rangkaian cerita di atas itu lebay.com dan ngawur.co.id
» Bebas aja untuk menyikapi cerita itu sesuka hati ente … yg jelas ane cuma mau menyampaikan beberapa hal di bawah ini. Masalah hati:

» Ente seorang bujangan, punya pacar dan ente tau kalo pacar ente itu suka sama cowok / cewek lain
» Cemburu dunk, sakit hati dunk, jadi benci dunk sama cowok / cewek lain idola pacar ente itu :P
» Ane tanya: apa cowok / cewek lain itu ngelakuin kejahatan ke ente ? hingga ente jadi benci setengah mampus ke dia ?
» Paling banter jawabannya: ya harusnya cowok / cewek lain itu jangan ngasih harapan dunk grig ..
» Ngasih/gak ngasih harapan itu relatif, apa iya tu cowok / cewek harus tabokin pacar ente biar dia gak disukai lagi ?
» Tapi kalo ente gak dewasa, gampang pundungan trus kepala batu, sekali benci, cerita apapun tentang si cowok / cewek lain itu gak akan ente denger. (bahkan ente gak berusaha melakukan klarifikasi sedikitpun ke pacar ente !! menyedihkan :D)
» Padahal, siapa tau pacar ente suka ke orang lain itu hanya karena satu hal, tapi pacar ente tetep milih setia ke ente sebagai pasangannya, tanpa sedikitpun niatan untuk menggulingkan kedudukan ente di hatinya
» Siapa tau, cewek ente suka ke cowok lain itu cuma sebatas karena dia pernah ngasih pertolongan dalam satu hal …

» itulah yg disebut PENYAKIT HATI. Tanpa jelas juntrungannya, ente bisa begitu benci ke seseorang tanpa (sebenarnya) ada kesalahan sedikitpun dari orang itu ke ente
» karena hati ente udah terlanjur TERTUTUP KEBENCIAN, maka ente MEMBUNUH LOGIKA ente sendiri …
» contoh (kembali ke kasus “si Kaya” vs “si Sederhana”)

* De Facto VS De Jure
» Warga kampung terlanjur terpesona oleh kebaikan “si Kaya” yang sering nyumbang warga sementara “si Sederhana” jarang nyumbang.
» Kenyataannya, “si Sederhana” jarang nyumbang karena gajinya pas-pasan dan dia idealis gak mau menerima gratifikasi dlm bentuk apapun,
» Sementara “si Kaya” rajin nyumbang karena juga rajin nyari gratifikasi di tempat kerjanya.
» Kalo logika yg dipake, mana mungkin ada seseorang yg tiap bulan selalu nyumbang tiga kali lipat jumlah gajinya, sementara “beliau” gak punya usaha lain selain pekerjaannya sebagai PNS
» Nilai sumbangan “si Kaya” paling 1% dari nilai gratifikasinya …


» Warga kampung terlanjur terpesona oleh kehebatan “si Kaya” yang kehadirannya mampu membuka lapangan kerja (lewat pabrik kerupuk miliknya) sementara kehadiran “si Sederhana” di kampung itu gak ada kontribusi apapun
» Warga kampung menutup mata thd logika ganjil ttg seorang PNS yg bukan turunan konglomerat tiba-tiba mampu mendirikan pabrik senilai Rp Z miliar
» Warga kampung juga mengabaikan fakta penting tentang “si Sederhana” yg jabatan dan gajinya sama sengan “si Kaya” tapi sampe saat ini bahkan rumah pun masih ngontrak

» Warga kampung tanpa sengaja ikut menyingkirkan seorang penyelenggara Negara yg ber-integritas dan peduli thd good & clean government (bukti: ingin membongkar transparansi pelaksanaan proyek pembuatan jalan tsb)
» Warga kampung tanpa sengaja ikut melanggengkan para koruptor hanya karena terlanjur salah menilai seseorang hanya berdasarkan “kulit luarnya” aja

» Kampung yg dimaksud dalam cerita itu bernama “Kampung Indonesia” …

Mengurai Kasus Century (session-2): “Boediono Harus Bertanggungjawab”

* SEKILAS “KEMUNCULAN” BANK CENTURY
» berawal dari Chinkara (dimiliki Rafat Ali Rizvi) yang ingin mengakuisisi Danpac dan Pikko,
» setelah dilakukan pembahasan (dgn mengabaikan penyimpangan2), pada 2001 BI memberikan izin akuisisi dengan syarat ketiganya di-merger
» akhirnya (dgn mengesampingkan pelanggaran2 hukum), CIC, Danpac dan Pikko di-merger menjadi Bank Century pada 2004

* SEKILAS “SEPAK TERJANG” BANK CENTURY
» Bank yg sebelum munculnya telah banyak melakukan penyimpangan ini berkembang menjadi bank skala menengah
» Begitu juga dengan kegiatan operasionalnya; kasus antaboga, L/C janggal dan macet, kredit2 bermasalah banyak terjadi
» Ibarat “buah busuk” yg mulus kulitnya dan busuk dalamnya, begitulah Bank Century, performanya dalam menghasilkan laba masih bagus (terakhir 2007)

* SEKILAS “SEKARATNYA” BANK CENTURY
» Krisis di tahun 2008 menyebabkan likuiditas perbankan sangat ketat, dan nasabah pun banyak yg menarik modalnya untuk “bertahan hidup”
» Rush di Century membuat bank itu tersungkur hingga tak mampu menyediakan dana Rp 5 miliar dan kalah kliring pada 13 Nov 2008
» BI (Gub. Pak Boediono) menyuntikkan FPJP Rp 689 miliar untuk membantu Bank Century bertahan hidup

* YANG MENGINGINKAN “PENYELAMATAN” BANK CENTURY
http://www.detikfinance.com/read/2008/11/13/174724/1036555/5/perbanas-kalah-kliring-biasa-nasabah-jangan-panik 
» Ketua Perbanas Sigit Pramono
"Kondisi kalah kliring bisa saja terjadi di bank apapun, tapi keadaan sekarang agak krisis likuiditas,"

» Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono
"Kalau dibiarkan akan menjadi sistemik. Krisis depresi dunia pada tahun 1929 awalnya dari rumor di Austria ada bank mau bangkrut ya semacam kalah kliring. Kalau kalah kliring akibatnya bisa di rush, jadi pemerintah atau BI harus cepat supaya ini tidak terjadi persepsi yang berlebihan di masyarakat melakukan rush. karena bank sekuat apapun kalau di rush banyak orang akan bangkrut,"

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/10/13/Utama/ut01.htm 
» Politisi PDIP Maruarar Sirait
“Pemerintah harus segera bertindak cepat guna mengantisipasi krisis yang sudah melanda pasar modal meluas ke perbankan”

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=214476 
» Ekonom/Politisi Dradjad Wibowo
Dampak sistemik kasus Bank Century ini terhadap perbankan nasional harus diwaspadai”

http://nasional.kompas.com/read/2008/12/02/14321398/dpr.cecar.menkeu.soal.krisis 
» Politisi Golkar Melchias M. Mekeng
“Terutama perbankan masalah yang terjadi dengan Bank Century bisa saja terjadi dengan bank-bank lain. Jangan diremehkan. Harus ada antisipasi dari pemerintah dan Bank Indonesia,"

Ternyata permintaan untuk menyelamatkan Bank Century (umumnya stabilitas sektor keuangan) itu datang dari kalangan Profesional Perbankan dan Politisi
http://www.facebook.com/note.php?note_id=490175099020#!/photo.php?fbid=186706231357783&set=a.107090142652726.11969.100000552210905&pid=620800&id=100000552210905

» Bagaimana sikap mereka kemudian (2010) ketika keinginannya dulu dipenuhi (Century Diselamatkan) ?
* Profesional Perbankan
~> Berterima kasih kepada Tim Ekonomi, karena diselamatkannya Century berarti “dimatikannya” pemicu gejolak krisis yg lebih mendalam
* Politisi
~> Menganggap kebijakan (penyelamatan Century) itu salah, merugikan Negara dan koruptif
~> Jika ingin tau alasan inkonsistensi sikap politisi itu, tanyalah sendiri ke mereka dengan menyodorkan data ini
http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=186706231357783&set=a.107090142652726.11969.100000552210905 

Bagaimana dengan sikap para “Bidan” yang telah berjasa membantu kelancaran proses kelahiran Bank Century (di 2001 & 2004) atas diselamatkannya Bank Century (di 2008)

http://www.inilah.com/read/detail/154237/dpr-fadjrijah-sudah-teken-century-dilikuidasi/ 
» DDPwB1 Siti Fadjrijah
* Dulu (2001) begitu antusias “membidani” kelahiran Bank Century, tanggapannya atas penyelamatan Bank Century (2008)
"Ibu Siti Fadjriah sudah menandatangani likuidasi bank Century tetapi ditolak oleh yang lainnya, bahkan sekarang kan Ibu Fadjriah terkena stroke,"

http://www.facebook.com/note.php?created&&note_id=487110409020 
» (Mantan) DGS-BI Anwar Nasution
* Dulu (2001) begitu “permisisf” thd permohonan akuisisi Chinkara, tanggapannya atas penyelamatan Bank Century (2008)
Seperti kasus BLBI dan Bank Bali, kasus (penyelamatan) Bank Century dilakukan untuk menjarah uang negara,”

Dulu “aktif” membantu merger Century (meski banyak penyimpangan), sekarang lebih setuju Century “dimatikan”. Kenapa ?

~> Meski banyak penyimpangan dan pelanggaran, proses akuisisi dan merger Century tetap “dilancarkan”
~> Meski banyak pelanggaran hukum, kegiatan operasional Century dibiarkan tetap berjalan (malah ada pemberian sanksi dengan tarif diskon 50%)
~> Ketika Krisis melanda dan Century terjungkal, pilihan yg dihadapi BI (Pak Boediono) adalah:
- LIKUIDASI => berarti LPS mengganti triliunan rupiah dana nasabah,
- PENYELAMATAN => biaya penyelamatan juga triliunan rupiah (sama besar),
~> Pilihan yg diambil Pak Boediono dan Bu Sri Mulyani adalah menyelamatkan Bank Century dan kemudian diambil alih oleh LPS, maka
~> LPS pun menginventarisir semua penyebab kebobrokan Bank Century selama ini (termasuk periode akuisisi dan merger)
~> JADI KETAUAN DEH SEMUANYA :P

***   ***   ***

http://www.gatra.com/artikel.php?id=133815 
***   SEKILAS TENTANG CHINKARA CAPITAL   ***

(1) Chinkara Capital Limited Ltd adalah perusahaan milik Rafat Ali Rizvi yang berdiri di Kepulauan Bahama pada th. 1999

(2) Chinkara menempatkan dana setoran modal dalam escrow account (rekening penampung) sebesar US$ 12 juta di Bank CIC
» Chinkara menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP), dgn kepemilikan 16,57%

(3) Chinkara meminta persetujuan Bank Indonesia (BI) atas akuisisi 66,65% saham Bank Pikko
» BI meminta Chinkara mengalihkan setoran modalnya dari escrow account di CIC ke Pikko

(4) 28 Mei - 05 Jun 2001: Pikko melaksanakan penawaran umum (saham senilai Rp 128 miliar) ke publik
» Untuk menyelesaikan aspek legalitas setoran dana Chinkara

(5) Chinkara akhirnya memiliki 86,92% saham Pikko
» 66,65% saham Pikko yg ditawarkan ke publik diborong Chinkara
» 20,17% saham Pikko dimiliki Chinkara melalui bursa

(6) Chinkara akhirnya memiliki 85,90% saham Danpac
» 55,39% saham Danpac dibeli Chinkara secara langsung
» 30,51% saham Danpac dimiliki Chinkara melalui bursa

***   RDG-BI MEMBAHAS IZIN AKUISISI CHINKARA   ***
(7) 27 Nov 2001: BI membahas permohonan izin Chinkara atas akuisisi terhadap Pikko dan Danpac
» Hasil rapat dituangkan dalam Ringkasan Eksektif Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diteken oleh;
* Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 (DDPwB1); Siti Fadjrijah
* Deputi Gubernur Senior (DGS); Anwar Nasution

(8) Hasil RDG-BI atas permohonan akuisisi Danpac dan Pikko itu:

» Kepemilikan Chinkara di Pikko dan Danpac telah memenuhi kategori akuisisi bank
» Juga mencatat beberapa persyaratan administratif yang belum sesuai dengan ketentuan. Yaitu;
* Rancangan akuisisi belum dipublikasikan di surat kabar karena proses setoran modal dilakukan terlebih dulu oleh investor
* Chinkara tidak dapat menyampaikan laporan keuangan tiga tahun buku terakhir
* Rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal tidak jelas memberikan informasi mengenai performa Chinkara

(9) RDG membahas tiga usulan alternatif akuisisi Chinkara atas Pikko dan Danpac;
»(i) Kepemilikan Chinkara di Pikko disetujui, tapi hak Chinkara sebagai PSP ditiadakan sampai laporan keuangan tiga tahun dipenuhi dan kondisi bank membaik
»(ii) Akuisisi Chinkara atas Pikko, Danpac, dan CIC disetujui dengan syarat ketiga bank itu dimerger
(sebelum menunjukkan prestasi yang baik sebagai pemegang saham pengendali, Chinkara hanya boleh menjadi PSP pada satu bank)
»(iii) Akuisisi Chinkara terhadap Pikko, Danpac, dan CIC tidak disetujui

(10) 27 Nov 2001: RDG-BI membahas tiga alternatif usulan akuisisi Chinkara:
» DDPwB1 Siti Ch Fadjrijah;
Berdasarkan rapat dengan satuan kerja terkait pada 26 Okt 2001, diusulkan agar RDG menyetujui alternatif (i)”
Namun, agar tak terjadi penutupan bank yang disebabkan masalah administratif untuk memenuhi ketentuan BI, diusulkan untuk memilih alternatif (ii), yaitu merger

» DGS-BI Anwar Nasution;
Apakah dengan digabung, bank-bank itu menjadi lebih baik

» DDPwB1 Siti Ch Fadjrijah;
Bila bank-bank digabung, BI dapat menetapkan syarat yang ketat supaya dapat mengontrol pemegang saham

» DGS-BI Anwar Nasution;
Bila investor potensial dinilai baik, seharusnya tidak dihambat dengan persyaratan administratif yang menyulitkan

» DG-BI, Aulia Pohan;
Sependapat bahwa BI seharusnya tidak terlalu kaku terhadap masalah administratif

» Informasi dari Deputi Direktur Direktorat Hukum (DDDHBI) pada saat RDG-BI;
* Banyak transaksi CIC merupakan penipuan
* Dana Chinkara untuk mengakuisisi Pikko, Danpac, dan CIC belum bisa dipastikan bebas dari money laundering

» Usulan dari DG-BI, Miranda Goeltom;
Agar dibuat conditional agreement. Jika kelak ditemukan penyimpangan seperti money laundering, izinnya dapat dibatalkan

(11) 27 Nov 2001: Hasil Keputusan RDG-BI atas akuisisi Chinkara:
» menyetujui akuisisi Chinkara atas Pikko, Danpac, dan CIC dengan syarat ketiga bank itu dimerger
» Chinkara diminta memberikan pernyataan janji untuk memperbaiki kinerja bank
» Mempertahankan CAR 8%
» Mencegah terulangnya tindakan bank yang melawan hukum

» DG-BI menugasi DDPwB1 selaku koordinator untuk meneliti kepemilikan saham dan kemungkinan adanya money laundering
***   ADA MANIPULASI, BI TETAP MEMBERI IZIN AKUISISI   ***
(12) Tim Pemeriksa BI menemukan sejumlah transaksi yang diindikasikan mengandung unsur manipulatif di Bank CIC, yang diduga melibatkan pihak terkait bank (Chinkara)

(13) 29 Mei 2002: Digelar pertemuan untuk membahas temuan tim pemeriksa BI itu.
» Peserta rapat ini adalah Direktorat Hukum, Unit Khusus Investigasi Perbankan, dan Tim Pemeriksa BI pada Bank CIC.

(14) Hasil Temuan Tim Pemeriksa BI menyangkut surat-surat berharga (SSB) fiktif;
» Bank CIC membeli SSB CLN Hypovereins Bank senilai US$ 25 juta yang melibatkan Chinkara

(15) Peserta rapat menyepakati bahwa hasil pemeriksaan itu cukup kuat sebagai dasar untuk mempertimbangkan penundaan proses merger Pikko dan Danpac, mengingat adanya masalah Chinkara yang mesti diselesaikan.

(16) Deputi Direktur DPIP kemudian menginformasikan hasil rapat itu kepada DPwB1
» Juga meminta agar izin akuisisi ditunda sesuai dengan hasil rapat

(17) 21 Jun 2002: DPwB1 mengirim memorandum kepada DPIP
Permohonan akuisisi Danpac dan Pikko oleh Chinkara dalam rangka merger dapat dipertimbangkan untuk disetujui dengan syarat Pikko, Danpac, dan CIC dimerger secara bertahap

#Keterangan Deputi Direktur DPIP dalam wawancara dengan BPK#
"Surat DpwB1 tanggal 21 Juni 2002 adalah dasar bagi DPIP untuk melanjutkan proses persetujuan akuisisi."

(18) 05 Jul 2002: Rafat Ali Rizvi sebagai calon PSP menjalani fit and proper test dalam rangka persetujuan akuisisi
» Pihak pewawancara BI telah mengantongi informasi mengenai penyimpangan pada CIC yang melibatkan Chinkara yang dimiliki Rafat Ali Rizvi
» Namun Rafat Ali dinyatakan lulus dengan nilai 3,6

(19) masih 05 Juli 2002: DG-BI, Maman H. Soemantri menerbitkan surat izin akuisisi Chinkara terhadap Danpac dan Pikko dengan beberapa persyaratan;
» Chinkara segera mengajukan permohonan izin merger Pikko dan Danpac kepada BI

» Bila dari hasil pemeriksaan terhadap CIC terbukti bahwa Chinkara melakukan pelanggaran atau dinyatakan tidak lulus fit and proper test, maka persetujuan akuisisi batal.
» Selanjutnya, Chinkara harus melepaskan kepemilikan sahamnya, baik secara langsung maupun tak langsung, pada bank-bank di Indonesia 12 bulan sejak pemberitahuan BI

#Catatan Penting#

Penerbitan surat izin akuisisi ini dilakukan pada saat Rafat sedang menjalani fit and proper test
***  PELANGGARAN SIGNIFIKAN TAHUN 2001-2003   ***
(20) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa BI selama 2001-2003:

 » Terdapat SSB yang berisiko tinggi di CIC, sehingga bank wajib membentuk pencadangan, yang berakibat CAR menjadi negatif.
» Penempatan pada SSB CLN-ROI itu tidak ber-rating dan tidak diperdagangan secara umum serta hampir seluruhnya dibeli Chinkara, sehingga dikategorikan macet oleh pemeriksa BI sebesar US$ 127 juta
» Dari jumlah itu(US$ 127 juta; SSB macet), sebanyak US$ 50 juta adalah SSB fiktif yang dibeli dalam rangka pemberian kredit kepada Chinkara.

#Keterangan mantan Direktur Bank Century Hermanus HM Kepada tim BPK#
Bahwa sejak awal, SSB yang ada di Bank Century adalah bodong

» Biaya-biaya fiktif di CIC, Pikko, dan Danpac senilai US$ 1,05 juta dan Rp 15,8 milyar
* Uang muka biaya renovasi gedung CIC yang fiktif
* Pengeluaran-pengeluaran CIC kepada Chinkara Capital Singapore untuk jasa konsultan tapi tidak disertai dokumen untuk mendukung pengeluaran itu

* Biaya sekolah anak Direktur Pikko yang dicatat sebagai biaya perjalanan dinas
» Kredit Pikko pada Texmaco yang dikategorikan macet dan selanjutnya ditukar dengan medium term notes Dresdner Bank senilai US$ 32 juta yang tidak memiliki rating.
» Pemberikan kredit fiktif US$ 91,79 juta dan Rp 727 milyar

#Catatan Penting#
Meski hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa BI menunjukkan adanya indikasi pelanggaran di CIC dan Pikko yang siginifikan, namun PERSETUJUAN AKUISISI TIDAK DIBATALKAN sebagaimana disyaratkan dalam surat izin akuisisi yang dikeluarkan pada 05 Juli 2002

#Catatan Penting Lainnya#
CAR CIC th 2001-2003; minus 83%, minus 119%, dan minus 87%
CAR Pikko th 2001-2003; minus 78%, minus 59%, dan minus 76% 
(21) Mar s/d Des 2002: CIC berada dalam special surveilance unit (SSU) atau unit pengawasan khusus, karena CAR-nya minus 60,07%


#Catatan Penting#
BPK menilai bahwa tujuan BI memasukkan CIC ke dalam SSU diduga untuk MENBGHINDARI PENUTUPAN Bank CIC
(22) Permodalan CIC pada masa SSU itu juga tak terungkap dengan baik karena tim pemeriksa BI di CIC justru ditarik di tengah penugasan.

#Catatan Penting#
BPK menduga, hal ini dilakukan untuk memuluskan proses merger. karena apabila CAR CIC tetap tak mencapai 8% pada akhir masa SSU, maka sesuai dengan PBI Nomor 3/25 Tahun 2001, Bank CIC HARUS DITUTUP

***   HADIAH DARI BI: MERGER BANK CENTURY   ***

(23) 2003: Setelah keluar dari SSU, CIC masih memiliki risiko potensial yang dapat berpengaruh terhadap penurunan CAR
» Risiko potensial ini terkait portofolio surat berharga yang dimiliki bank yang pada waktu pembelian serta pencatatannya tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian;
* Pembelian credit link notes yang tidak ber-rating
* Pembelian ROI-LOAN yang nilainya hanya 62,67% dicatat sebagai 100%
* Pembelian US Strip Notes yang nilainya hanya 60,9% dicatat 100%

(24) 06 Des 2004: BI menyetujui merger CIC, Danpac dan Pikko menjadi Bank Century



#Kesimpulan BPK atas Akuisisi Chinkara dan Merger Bank Century#
BI (2001-2004) bersikap tidak tegas dan tidak prudent dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri dalam proses akuisisi Chinkara dan merger Bank Century

Mengurai Kasus Bank Century (session-1): “Mengapa Misbakhun ?!”

Dalam Penuntasan Kasus Bank Century (terutama oleh KPK), beberapa yang kita “nikmati” di Media adalah pernyataan dari para tokoh tentang (kurang lebih) :

» Kenapa KPK begitu “lambat” menuntaskan kasus Bank Century,
» Kenapa KPK “tidak berani mengungkap” kasus Bank Century,
» Kenapa KPK “tidak menindaklanjuti” rekomendasi (opsi C) DPR,
» Bahkan ada ancaman “sunat anggaran” KPK oleh salah satu anggota DPR
» Dan lain-lain, yang kurang lebih maksudnya adalah sama, yaitu:

“Kenapa KPK tidak segera menjadikan Bu Sri Mulyani dan Pak Boediono sebagai tersangka”

* Semudah itukah penyelesaian kasus Bank Century (dengan menjadikan Bu Sri Mulyani dan Pak Boediono sebagai tersangka) ?

» Jika ente adalah orang politik (atau terkait dengan politik) mungkin memang penyelesaiannya semudah itu;
- Bu Sri Mulyani + Pak Boed ditetapkan sebagai tersangka ~> di-vonis bersalah ~> merembet ke Presiden SBY (melalui HMP atau apapun) ~> perebutan kekuasaan ~> \o/
- pertanyaan dari ane: jika (MISAL) itu yg terjadi, trus kita (sebagai Rakyat) dapat keuntungan apa ?

» Karena ane cuma sebagai rakyat biasa (masa bodo siapapun Presidennya gak ngaruh), maka menurut ane penyelesaian kasus Century itu idealnya adalah;
1. Maksimalisasi pengembalian kerugian Negara (sita aset pelaku penjarahan dana nasabah bank Century)
2. Maksimalisasi hukuman buat pelaku penjarahan dana nasabah bank Century (termasuk pihak2 terkait), untuk memberikan efek jera pada calon pelaku lain
3. Perbaikan sistem pengawasan di BI (biar gak terjadi lagi bank dicolong oleh pemilik + pengelolanya sendiri selama bertahun2). Termasuk sanksi bagi “lalainya” pengawasan itu
4. Payung hukum / aturan tentang penanganan krisis (ane temuin ini di rekomendasi pansus opsi A). terserah mau percaya atau tidak bahwa di tahun 2008 itu ada krisis financial

masalah penyelamatan bank Century (FPJP + penyerahannya ke LPS oleh KSSK) juga harus diselidiki, apakah alasan penyelamatan itu dibuat-buat atau memang gagal berdampak sistemik

5. ada atau tidak penikmat illegal atas dana FPJP dan PMS, jika ada, siapapun itu harus dihukum, juga harus jelas, siapa yg menyebabkan dana itu bisa dinikmati secara illegal

» nah kelima hal itu adalah satu paket dalam penuntasan kasus bank Century, hingga semua pihak dari mulai Polri, Kejaksaan, Pengadilan, KPK, PPATK, BPK, Bapepam-LK, BI ikut terlibat (bahkan DPR 2009-2014 yg baru dilantik pun ikut terjun langsung menyelidiki ~> menarik kesimpulan dan memberi rekomendasi (hasil VOTING)

» wajarkah jika fokus penuntasan kasus bank Century ini ada pada Bu Sri Mulyani dan Pak Boediono ?
- Gak usah dijawab, percuma berdebat hal itu wajar atau tidak. Sama dengan percuma-nya memperdebatkan ada atau tidaknya krisis di tahun 2008
- kenapa percuma (memperdebatkan ada/tidaknya krisis di tahun 2008) ?

1. ibarat orang lain berdebat tentang “bagaimana cara berangkat ke bulan”, kita sibuk berdebat “bulan itu ada atau hoax” ~> bukannya berdiskusi “bagaimana caranya mengatasi krisis”, malah …
2. jika krisis di tahun 2008 itu gak ada, ngapain Pemerintah ngeluarin 3 Perpu (Perpu = keadaan genting yg memaksa) buat mengantisipasi krisis ? malah 3 Perpu itu dibahas oleh DPR dan 2 disahkan menjadi Undang-undang
3. agak ajaib juga membahas ada/tidaknya krisis di dunia perbankan tanpa mengundang kalangan perbankan itu sendiri (padahal mereka yg paling paham kondisinya + mereka juga yg mengumpulkan dana LPS –yang digunakan untuk PMS Rp 6,762 triliun itu-)
4. dll

***

* Bagian (notes) ini hanya mencoba mengupas;
- tujuan audit investigasi BPK atas Bank Century,
- sekilas tentang skenario penanganan kasus Bank Century oleh KPK,

***

http://arsipberita.com/show/indikasikan-penyimpangan-kpk-minta-bpk-audit-century-2415.html
I. Tujuan Audit pendahuluan BPK atas Bank Century;
(surat permintaan KPK per Juni 2009)

“bermula dari adanya pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan dana penyertaan modal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang membengkak hingga Rp 6,762 Triliun” 

http://www.bpk.go.id/web/?p=5224
II. Tujuan Audit Investigasi BPK atas Bank Century;
(surat permintaan DPR No.PW/5487/DPRRI/IX/2009 tanggal 01 September 2009) 

1. menilai apakah pengawasan BC oleh Bank Indonesia (BI) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;

2. menilai apakah terdapat dugaan pelanggaran ketentuan dalam pengelolaan BC yang dapat merugikan bank;

3. menilai apakah proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) oleh BI kepada BC telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;

4. menilai apakah proses pengambilan keputusan penyelamatan BC telah sesuai dengan ketentuan dan didukung dengan data yang dapat diandalkan; dan

5. menilai apakah penyaluran dan penggunaan dana FPJP dan PMS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

http://vibizdaily.com/detail/bisnis/2010/02/09/3_tujuan_audit_investigasi_lanjutan_bpk_atas_bailout_century
III. Tujuan Audit Investigasi Lanjutan BPK atas Bank Century;
(surat permintaan DPR No. PW.001/0066/DPR-RI/I/2010 tanggal 6 Januari 2010)

1. mengidentifikasi kemana saja dan kepada siapa saja dana yang berasal dari FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang) dan PMS (Penyertaan Modal Sementara) diberikan.

2. ada atau tidaknya pihak-pihak lain yang diduga melakukan dan atau menerima pembayaran dari Bank Century secara tidak sah (melawan hukum) dalam proses pemberian dan/atau penyaluran FPJP dan PMS.

3. mengidentifikasi ada/tidaknya perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan indikasi kerugian keuangan negara/kerugian perekonomian negara pada kasus Bank Century.

http://sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1893%3Ausut-century-pakai-tiga-fase&catid=72%3Aberita-utama&Itemid=123
IV. Skenario Penanganan Kasus Bank Century oleh KPK
(memecah pengusutan kasus Century itu menjadi tiga fase)

1. fase sebelum bailout.
» Dimana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum ikut campur tangan

2. fase saat pemberian dana talangan.
» Bank Century sudah masuk dalam pengawasan dan sudah ada keputusan untuk diselamatkan
3. fase aliran dana
» ketika LPS sudah menggelontorkan dana besar senilai Rp 6,762 triliun tersebut

http://denpasar.bpk.go.id/web/?p=1607
V. Wakil Ketua KPK: Penyelidikan KPK atas Bank Century
(seminar aspek hukum masalah Bank Century tanggal 04 Januari 2010)

* KPK hanya dapat menangani proses merger Bank Century, kalau ditemukan alat bukti tindak pidana korupsi, pada temuan BPK nomor; 

(1) dan (2). “BI tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses merger hingga diambil alih LPS”

(4) “tentang penentuan bank gagal”

(5) “penyerahan Bank Century kepada LPS melalui Komite Koordinasi (KK) yang seharusnya dibentuk, berpengaruh pada status hukum keberadaan komite itu dan penanganan oleh LPS”

(6) “tentang penanganan Bank Century yang tidak berdasar pada perhitungan tepat mengenai kebutuhan likuiditas”

(8) “tentang penggelapan dana sebesar 18 juta dolar AS dan dipecahnya 247 negotiable certificate deposit (NCD) dengan nilai nominal masing-masing Rp 2 miliar”

(9) praktik pengawasan BI terhadap Bank Century yang tidak sehat dan pelanggaran pengurus bank, pemegang saham dan pihak terkait dalam pengelolaan bank yang merugikan Bank Century

* KPK tidak dapat mengusutnya kalau penggunaan FPJP dilakukan pihak swasta dan bukan penyelenggara negara. (kewenangan Polri atau Kejaksaan Agung). Yaitu pada temuan BPK nomor; 

(3) “FPJP oleh BI tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

(7) “Bank Century melakukan pembayaran dana pihak terkait, padahal tengah berstatus pengawasan khusus”

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/11/25/183843/18/1/KPK-belum-Temukan-Niat-Jahat-dalam-Century
VI. Laporan Sementara KPK atas penyelidikan Bank Century
(Rapat Tim Pengawas Century dengan aparat penegak hukum tanggal 24 November 2010)

* menyatakan belum ada niat jahat (mens rea) yang bisa digunakan sebagai unsur untuk mengikat pejabat negara melakukan dugaan tindak pidana korupsi

* belum ada tindak pidana korupsi dari sisi KPK. Tapi, jangan ditafsirkan bahwa tidak ada tindak pidana perbankan di situ

* rentang antara merger dengan pengeluaran fasilitas pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia ke Bank Century memang ada penyimpangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun, UU BI memiliki celah hukum bagi pejabat yang melakukan kesalahan

* kalau disebut penyimpangan tindak pidana korupsi harus memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Unsur korupsi itu harus unsur kesengajaan. Tidak ada korupsi yang tidak sengaja

* memang ada kesalahan yang dilakukan BI dengan CAR di bawah sekian persen dan tidak menetapkan pengawasan khusus. Mau digunakan pasal berapa? Di situ tidak ada transaksi atau uangnya

***

Dari berbagai link di atas, kesimpulan ane adalah:

1. Atas pembobrokan/penjarahan dana nasabah Bank Century selama bertahun-tahun oleh pemilik/pengelolanya sendiri itu adalah merupakan tindak pidana perbankan
* para pelaku dari pihak swasta (pemilik/pengelola Bank Century) adalah wewenang Polri atau Kejaksaan
* “lalainya” pengawasan dari BI (hingga memungkinkan hal itu berlangsung secara leluasa), ternyata sulit diidentifikasikan oleh KPK (padahal tadinya ane juga berpikir KPK dapat menuntaskan fase ini). Alasan KPK: tidak ada transaksi / nilai uangnya

* fase ini “menghasilkan”;
» vonis thd Hesham Al Waraq, Ravat Ali Rizvi, Robert Tantular dkk ~> seharusnya siapapun yg merasa sebagai WNI peduli thd hal ini ~> hukuman berat thd pihak2 pemilik/pengelola bank yg nakal dapat memberi efek jera kpd calon pelaku lainnya
» blokir/pembekuan aset pelaku di atas ~> idealnya semua pihak ikut “menghebohkan” hal ini ~> pengembalian aset triliunan rupiah hasil pidana dapat mengganti kerugian Negara ~> dana tsb dapat dinikmati Seluruh Rakyat (walau melalui wakilnya), misal untuk membangun gedung DPR
» indikasi “kelalaian kronis” pengawasan BI thd perbankan ~> jika tidak lalai, mungkin Bank Century tidak akan lahir, ataupun berkembang dengan bobrok, gagal prefund/kalah kliring di saat krisis yg pada akhirnya ~> “menyusahkan” semua pihak seperti sekarang ini

2.A. Atas ada/tidaknya penikmat illegal dari aliran dana FPJP (Rp 689 miliar) ~> ini merupakan wewenang Polri atau Kejaksaan, karena saat itu LPS belum menangani bank Century
2.B. Atas ada/tidaknya penikmat illegal dari aliran dana PMS (Rp 6,762 triliun) ~> ini sedang diselidiki KPK, jika ada, maka harus jelas dulu siapa penerima yang berkategori illegal itu, juga pembebanan porsi kesalahannnya

* fase ini “menghasilkan”;
» adanya pihak2 yg ikut menikmati dana PMS secara illegal ~> harus diperjelas dan dipertegas, siapa sajakah mereka itu (jika ada) ~> hukuman setimpal bagi pelaku / menghilangkan prasangka bagi pihak tg pernah “tertuduh”

3. Pemberian FPJP, Penentuan Bank Gagal Berdampak Sistemik dan Penyerahan Bank Century ke LPS oleh KSSK
* ketiganya (bisa dibilang) satu paket. Dan “paket ini” yg bikin heboh Indonesia pada akhir 2009 – pertengahan 2010 lalu
* kenapa menjadi heboh ? menurut ane karena jabatan yg disandang oleh kedua tokoh central di dalam “paket ini” (ketika pansus berlangsung) yaitu;
» Bu Sri Mulyani (Ketua KSSK) ~> Menteri Keuangan RI
» Pak Boediono (Gubernur BI) ~> Wakil Presiden RI

- intinya adalah, sebagian kalangan (terutama pansus opsi C) menilai bahwa:

Kebijakan penyelamatan Bank Century adalah sebuah kebijakan yang salah dan atau diindikasikan melanggar hukum

» benarkah kebijakan (pemberian FPJP, PMS, penetapan bank gagal berdampak sistemik, penyerahannya ke LPS) itu salah dan atau diindikasikan melanggar hukum ?
* Jika mendengarkan “versi” fraksi pemilih opsi-A ~> tentu jawabannya: “kebijakan itu sangat tepat” ~> sulit untuk mempercayai bahwa versi mereka itu obyektif. Sebaliknya,
* Jika mendengarkan “versi” fraksi pemilih opsi-C ~> tentu jawabannya: “kebijakan itu salah dan melanggar hukum” ~> juga sulit untuk mempercayai bahwa versi mereka itu obyektif. maka,

* Inilah berikut ini adalah pandangan/penilaian dari kalangan yg independen (bukan politisi), berkompeten (karena mereka professional) dan dapat dipercaya (jika tidak, apa jadinya Negara ini ?). dan mereka diantaranya adalah:

- kalangan perbankan (54 bankir),
- pelaku usaha (Ketua Kamar Dagang dan Industri + Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia + Dirut Bursa Efek Indonesia)
- pengamat dan analis ekonomi (beda dgn Ichsanuddin Noorsy, Kwik Kian Gie, Drajad Wibowo yg ketiganya pernah “nyambi” jadi politisi)

Silahkan dicerna …


* http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/11/14/61900/bank-century-ancam-pasar-saham/
* http://tempointeraktif.com/hg/fokus/2010/02/07/fks,20100207-1098,id.html
* http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=54058
* http://www.selamatkanperbankan.com/berita/2009/12/17/kalangan-profesional-dukung-kebijakan-bail-out-century
* http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2009/09/11/brk,20090911-197444,id.html

Selasa, 18 Januari 2011

Media Opsi online